Mahasiswa Kalsel Serbu DPRD, Desak 7 Perubahan Mendesak: Dari Perlindungan Hutan Sampai Reformasi Hukum
Banjar- Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh aliansi mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) Politik Sejarah,Gedung DPRD setempat pada hari ini. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan dengan tuntutan tegas mendesak DPRD Kalsel untuk mendorong kebijakan progresif di tingkat nasional. Aksi yang berlangsung tertib namun penuh semangat ini menyoroti tujuh isu krusial, mulai dari ancaman deforestasi hingga revisi UU yang dinilai bermasalah.
Baca Juga : Pasar CERDAS Resmi Diluncurkan, Tradisi dan Teknologi Bersatu di Kota Banjar
Aksi Damai dengan Tuntutan Tegas
Meskipun dikawal ketat oleh aparat kepolisian, aksi ini berjalan lancar dan dialogis. Para mahasiswa menuntut agar DPRD Kalsel tidak hanya menjadi penampung aspirasi, tetapi juga menjadi corong perjuangan rakyat di tingkat pusat.
“Kami tidak ingin aksi ini sekadar seremonial. Kami menuntut keberpihakan nyata dari dewan terhadap isu-isu yang mengancam masa depan rakyat dan lingkungan,” tegas Fazrul, salah satu koordinator aksi, di depan gedung DPRD.
7 Tuntutan Mahasiswa yang Menggema
Berikut tujuh poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut:
-
Penolakan Revisi RKUHAP – Mahasiswa menilai revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpotensi melemahkan sistem peradilan dan mengancam hak-hak terdakwa.
-
Kritik terhadap Kebijakan Transmigrasi – Kebijakan ini dinilai mengabaikan kearifan lokal, memicu konflik sosial, dan merusak ekosistem.
-
Penolakan Pengaburan Sejarah – Mahasiswa mengecam politisasi sejarah oleh elite politik yang dinilai merusak narasi kebangsaan.
-
Lawan Deforestasi dan Pertambangan Liar – Aktivitas ini dianggap merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat sebagai penjaga hutan.
-
Tolak Revisi UU TNI – Revisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi sipil dan berpotensi memperluas intervensi militer di ranah politik.
-
Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset – Mahasiswa mendorong percepatan RUU ini untuk memerangi korupsi dan pencucian uang.
-
Pengesahan RUU Masyarakat Adat – Perlindungan hukum bagi masyarakat adat dinilai mendesak untuk mencegah perampasan tanah dan eksploitasi sumber daya alam.
Respon DPRD Siap Bawa Aspirasi ke Tingkat Nasional
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, bersama sejumlah anggota dewan turun langsung menemui massa aksi. Dalam dialog terbuka, ia menegaskan komitmen DPRD sebagai “rumah aspirasi” yang siap memperjuangkan suara rakyat.
“Kami memahami keresahan mahasiswa. Senin depan, kami akan segera memproses dan meneruskan aspirasi ini ke DPR RI, karena sebagian besar tuntutan menyangkut kebijakan tingkat pusat,” jelas Kartoyo didampingi anggota dewan lainnya, termasuk Fajri Nor, Firman Yusi, Habib Umar, dan Taufik.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada DPRD Kalsel untuk memastikan tuntutan mereka sampai ke pemerintah pusat. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar.
Dukungan Publik dan Ancaman Eskalasi
Aksi ini mendapat sorotan luas dari masyarakat, terutama di media sosial. Banyak warganet mendukung tuntutan mahasiswa, terutama terkait isu lingkungan dan hak masyarakat adat.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata. Jika diperlukan, kami siap turun lagi dengan jumlah yang lebih besar,” tegas salah seorang peserta aksi.
Dengan desakan yang semakin kuat, kini bola berada di tangan DPRD Kalsel dan pemerintah pusat. Apakah tuntutan mahasiswa akan direspons dengan kebijakan konkret, atau justru diabaikan? Jawabannya akan menentukan gelombang aksi selanjutnya.
