Warga Banjar Soroti Rencana Pengadaan Mobil Dinas Rp 2 Miliar: “Yang Dibutuhkan Kinerja, Bukan Kemewahan!”
Majalah Banjar- Rencana Pemerintah Kota Pemkot Banjar Dikritik untuk menganggarkan pengadaan tiga unit mobil dinas baru senilai sekitar Rp 2 miliar pada 2026 memantik reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Di tengah gejolak ekonomi yang masih dirasakan oleh masyarakat kecil, kebijakan ini dinilai sebagai langkah yang tidak tepat waktu dan cenderung tidak empatik.
Baca Juga : Puisi Rasa yang Terwujud dari Warisan Melayu
Suara protes itu salah satunya datang dari Aa Sukmana, seorang pedagang di pasar tradisional Banjar yang mewakili perasaan banyak warga. Dengan nada prihatin, ia menyatakan bahwa apa yang diinginkan rakyat saat ini bukanlah kendaraan mewah bagi pejabat, melainkan terobosan dan kinerja nyata yang dapat meringankan beban hidup mereka.
Kesenjangan yang Mencolok: Anggaran Mobil Vs. Realita Rakyat
“Yang sekarang dituntut oleh masyarakat itu bukan mobil baru, tapi kinerja baru. Kinerja yang ada saja, baik dari legislatif maupun eksekutif, belum benar-benar terlihat atau dirasakan dampaknya oleh kami di akar rumput,” ujar Sukmana.
Ia mempertanyakan keselarasan rencana ini dengan jargon efisiensi anggaran yang sering disuarakan pemerintah sendiri. Alih-alih berhemat, pengadaan aset yang bersifat prestisius justru menciptakan kesan boros dan jauh dari prioritas.
“Kondisi warga sedang tidak baik-baik saja. Di pasar, banyak keluhan. Atap bocor saja perbaikannya dikatakan tidak ada anggaran, harus sabar menunggu. Lalu, bagaimana mungkin anggaran untuk mobil senilai miliaran justru ada? Ini sangat disayangkan,” tambahnya, menggambarkan kesenjangan yang begitu nyata.
Sukmana pun mendesak agar rencana tersebut ditunda. “Kalaupun dananya ada, lebih baik ditahan dulu. Pemerintah harusnya bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Tingkatkan empati, bukan kemewahan.”
Proses Anggaran: Sudah Dianggarkan, Tapi Masih Bisa Dikoreksi
Menanggapi hal ini, Anggota Badang Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjar, Jojo Juarno, membenarkan bahwa rencana pengadaan mobil dinas tersebut telah tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
Namun, Juarno menegaskan bahwa keberadaan item tersebut dalam dokumen awal bukanlah keputusan final. “Iya, sudah masuk dalam program kegiatan di KUA-PPAS. Tapi penting untuk dipahami, ini masih sangat awal. Nilainya pun belum pasti dan semua masih bisa dikoreksi, dikurangi, bahkan dibatalkan sepenuhnya pada tahap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) nanti,” jelasnya.
Pernyataan ini membuka ruang bagi tekanan publik untuk mengawal proses anggaran tersebut. Pembahasan RAPBD akan menjadi momen krusial bagi DPRD dan Pemkot untuk mendengarkan aspirasi konstituen mereka.
Suara Rakyat Adalah Pengawas Terbaik
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan responsif. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang tugas official. Di sisi lain, terdapat tanggung jawab moral untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas fasilitas pejabat.
Masyarakat mengharapkan agar setiap rupiah dari uang rakyat dikeluarkan dengan pertimbangan yang matang dan mendahulukan kepentingan publik yang lebih mendesak, seperti perbaikan fasilitas umum, peningkatan layanan kesehatan, penanganan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Pengadaan mobil dinas baru mungkin akan membuat perjalanan tugas lebih nyaman bagi para pejabat, tetapi yang benar-benar akan “menggerakkan” Banjar ke arah yang lebih baik adalah kinerja yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada rakyat. Pada akhirnya, kinerja barulah—bukan kendaraan baru—yang akan menjadi tolok ukur kesuksesan kepemimpinan di mata warga Banjar.
