Perkuat Pilar Keadilan, Kemenkumham Jabar dan Pemda Kota Banjar Sinergi Wujudkan Bantuan Hukum Sampai ke Akar Rumput
Majalah Banjar- Dalam komitmen mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan merata, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Jabar tak henti memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kali ini, sinergi strategis dijalin dengan Pemerintah Daerah Pemda Kota Banjar untuk mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum Posbakum di setiap desa dan kelurahan, memastikan layanan hukum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan hingga ke wilayah terpencil.
Baca Juga : Pemkot Banjar Perkuat Ketahanan Pangan dengan Gerakan Tanam Jagung
Mempercepat Langkah, Memperkuat Fondasi
Dalam pertemuan tersebut, Tim Penyuluh Hukum Kemenkumham Jabar yang diwakili oleh Funna Maulia Massaile, mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, memaparkan langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk merealisasikan target satu Posbakum per desa/kelurahan. Diskusi berfokus pada strategi percepatan, identifikasi kendala, dan penyusunan peta jalan kolaborasi yang efektif.
“Ini bukan sekadar membentuk posko, tetapi membangun pilar-pilar keadilan di tingkat tapak. Sinergi dengan Pemda Kota Banjar sangat krusial untuk memastikan program ini berkelanjutan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Funna.
Dukungan Penuh dan Komitmen Bersama
Pemda Kota Banjar menyambut dengan antusias dan memberikan komitmen penuh untuk mendukung suksesnya program strategis ini. Dukungan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk penyediaan payung regulasi, kelengkapan data kependudukan, serta fasilitasi teknis dan koordinasi dengan para kepala desa dan lurah.
Visi Keadilan yang Merata di Seluruh Jawa Barat
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Asep Sutandar, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan Kota Banjar adalah bagian dari mosaik besar strategi regional. “Koordinasi ini adalah langkah nyata untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat Jawa Barat, baik yang di pusat kota maupun di pelosok desa, yang kesulitan mendapatkan pendampingan hukum ketika membutuhkannya. Kerja sama erat pusat dan daerah adalah kunci untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat,” tegas Sutandar.
Dengan sinergi yang terbangun ini, diharapkan percepatan pembentukan Posbakum di Jawa Barat dapat terwujud. Masyarakat pun tidak perlu lagi bingung atau khawatir ketika menghadapi persoalan hukum, karena bantuan hukum yang gratis dan berkualitas akan hadir tepat di dekat mereka.
Kolaborasi Nyata: Dari Rapat Koordinasi Menuju Aksi di Lapangan
Tak hanya berhenti di sosialisasi, program pendampingan bagi para relawan hukum juga akan segera diluncurkan. Kemenkumham Jabar akan memberikan pelatihan teknis, sementara itu Pemda Kota Banjar akan memfasilitasi tempat dan mengkoordinir peserta dari berbagai elemen pemuda setempat. Sebagai hasilnya, nantinya setiap Posbakum akan dioperasikan oleh tenaga lokal yang terlatih dan memahami konteks permasalahan hukum di wilayahnya sendiri.
Selain itu, inisiatif ini juga akan memanfaatkan teknologi digital. Sebagai contoh, kedua belah pihak sedang mengembangkan sistem informasi berbasis web dan aplikasi mobile.
Di sisi lain, kesiapan 25 desa dan kelurahan yang sudah berstatus Sadar Hukum menjadi keuntungan besar
Karena kondisi ini, proses implementasi di wilayah-wilayah tersebut dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, wilayah-wilayah ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Jawa Barat.
Pada akhirnya, sinergi seperti ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan memerlukan kerja sama semua pihak.
Momentum positif dari pertemuan koordinasi antara Kemenkumham Jabar dan Pemda Kota Banjar segera berlanjut dengan tindakan nyata. Selanjutnya, kedua institusi sepakat untuk segera menyusun tim kerja gabungan.
